MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

METRO SAMARINDA

Senin, 19 November 2018 19:37
Lubang Tambang Kaltim Disorot KPK

Tak Ingin Ada Korban Lagi, ESDM Bakal Godok Pergub Pascatambang

MOMOK: Keberadaan bekas lubang tambang di sejumlah daerah di Kaltim menjadi momok bagi warga. Sebab, sudah ada banyak korban jiwa yang meninggal di tempat tersebut.(DOK/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memberikan sorotan tajam atas berbagai permasalahan lubang tambang di Kaltim. Apalagi dengan seiring bertambahnya korban jiwa yang jatuh di lubang sisa kegiatan pengerukan batu bara tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir sudah ada 32 nyawa melayang di bekas lubang tambang di Kaltim, seperti di Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar).

Rentetan pristiwa naas itu terjadi kurun waktu 2012 hingga pada 4 November 2018. Ari Wahyu Utomo (13) salah seorang pelajar di Desa Bukit Raya, Tenggarong Seberang salah satunya. Bocah malang itu ditemukan meninggal di lubang tambang yang diduga milik PT Bukit Baiduri Energi (BBE).

Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata mengakui, Ketua KPK Agus Rahardjo memang membahas keberadaan lubang tambang di Kaltim saat berkunjung ke Samarinda, Jumat (16/11) lalu.

“Kami membahas 32 korban yang meninggal (di bekas lubang tambang, Red.).  Nanti akan ada pertemuan khusus dengan KPK membahas masalah itu. Karena jangan sampai ada lagi korban jiwa. Jangan sampai berlanjut, jangan berulang,” ungkap dia belum lama ini.

Sebagai tindak lanjut atas hal itu, Dinas ESDM Kaltim berencana membuat aturan terkait sanksi bagi perusahaan yang terbukti lalai atau tidak melakukan kegiatan reklamasi pascatambang. Pasalnya, ketiadaan sanksi selama ini di antaranya karena tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur itu.

“Seperti PT BBE, mereka berdalih, lokasi tempat anak meninggal bukan PIT perusahaan tersebut. Saya sempat marah, senang tidak senang, suka tidak suka, karena ini di wilayah kerjanya mereka harus tanggung jawab,” katanya.

Karenanya, Widhi mengambil ancang-ancang bakal mengevaluasi luas lahan setiap perusahaan yang enggan melakukan reklamasi pascatambang. Sebab, beberapa di antara perusahaan disebut-sebut melempar tanggung jawab terkait keberadaan lubang tambang di sekitar wilayah mereka.

“Kalau mereka (perusahaan, Red.) tidak mampu menguasai wilayah kerjanya, ya kita kurangi. Aturan mengurangi wilayah kerja itu ada di dalam aturan relinquis. Nanti kita coba bahas lebih lanjut, akan ada pertemuan khusus antara kami dengan KPK,” tuturnya.

Diakui dia, saat ini Pemprov Kaltim telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2015 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Hanya saja, aturan tersebut belum membahas secara terperinci masalah kewajiban perusahaan menutup bekas lubang tambang.

Karenanya, dibutuhkan peraturan gubernur (pergub) untuk menjabarkan lebih lanjut perda tersebut. Termasuk kewajiban dan sanksi bagi perusahaan yang secara sengaja tidak menutup bekas lubang tambang yang mereka miliki.

Meski begitu, kata dia, pada dasarnya desain atau gambaran terkait pergub tersebut saat ini sudah dimiliki pihaknya. Hanya saja masih perlu dilakukan kajian dan pendalaman lagi sebelum aturan tersebut benar-benar diusulkan untuk diterbitkan.

“Nanti akan ada peraturan gubernur yang lebih detail tentang reklamasi pascatambang. Ini bahkan terkait jamrek, karena selama ini aturannya hanya penataan lubang tambang dan revegetasi saja,” tandasnya. (drh)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 18:27

Menengok Pedagang Sapi Tahunan di Kutim

<p style="text-align: justify;"><strong>SANGATTA &ndash;</strong> Iduladha…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*