MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Jumat, 01 Februari 2019 09:02
Caleg Ngaku Dizalimi Bawaslu Bontang
MERASA DIZALIMI: Pihak Kasdi dan Partai NasDem merasa dizalimi atas terbitnya PPSP yang dilanjutkan proses adjudikasi.

PROKAL.CO, BONTANG–Sengketa proses Pemilu 2019 yang dimohonkan oleh caleg dari Partai NasDem atas nama Kasdi menemui babak baru. Selepas mediasi selama dua hari yang diwarnai kericuhan di Kantor Bawaslu Bontang pada Rabu (30/1) malam lalu hingga Kamis (31/1), Bawaslu memutuskan sidang adjudikasi tetap terlaksana, Jumat (1/2).

Hal itu disayangkan pihak pemohon Kasdi yang didukung Ketua DPD Partai NasDem Bontang Joni Muslim. Joni menilai, calegnya yang sempat ditetapkan dalam DCT di KPU Bontang dengan nomor urut 9 Dapil Bontang Selatan telah dizalimi oleh Bawaslu Bontang. Hasil mediasi, putusan pertama Bawaslu menyepakati KPU dan Kasdi berdamai dengan catatan memberikan bukti pemberhentian Kasdi sebagai PNS.

Diserahkan juga SK Wali Kota Nomor 00007/26474/AP/11/18 tanggal 21 Oktober tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun sebagai syarat sahnya menjadi calon legislatif anggota DPRD Bontang pada Pemilu 2019.

“Alhamdulillah surat kesepahaman dan kesepakatan itu ditandatangani oleh kami, KPU dan Bawaslu Bontang,” kata Joni di Cafe Planet Football saat jumpa pers, Kamis (31/1).

Setelah surat keputusan terbit, ternyata Bawaslu Bontang sebagai mediator menyatakan sikap tidak menerima kesepakatan damai dan menidaklanjuti sengketa proses pemilu melalui proses ajudikasi. “Mereka mengaku harus melakukan uji materi yang kami serahkan (SK wali kota). Timbul pertanyaan kami mengapa harus uji materi, dan mengganjal di hati kami,” aku Joni.

Pihaknya bertanya-tanya mengapa pada detik-detik akhir perlu uji materi, sedangkan saat diputuskan tak ada uji materi. Spontanitas simpatisan yang hadir Rabu malam lalu ke kantor Bawaslu Bontang juga tanpa perintah dari dirinya. “Insyaallah saya akan berjuang mati-matian dengan DPW Kaltim untuk mendampingi Pak Kasdi,” ujarnya.

Ditambahkan, kuasa hukum dari Badan Advokasi DPP Partai NasDem Abdul Rahman yang juga pengurus DPW NasDem Kaltim menyatakan hasil pleno 11 kuasa hukum dari DPP NasDem terkait perkara ini yakni Kasdi mengikuti proses adjudikasi hingga putusan. Terkait putusan sidang yang tidak ada keberpihakkan kepada Kasdi, pihaknya akan mengambil sikap lagi. “Kami ikuti tahapannya sesuai prosedur, sambil persiapan langkah selanjutnya,” ujar dia.

Rahman menyebut, pihaknya bakal terus tempuh berbagai upaya hukum demi memperjuangkan calegnya Kasdi. Ditemui terpisah, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengatakan, pihaknya mengeluarkan Surat Putusan Mediasi Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu (PPSP) 12 terkait berita acara mediasi terjadinya kesepakatan dan putusan penolakan terjadinya kesepakatan.

“Dilihat proses pengujian dalam sidang adjudikasi, apakah Kasdi bisa dimasukkan kembali dalam DCT atau tidak,” jelas Nasrullah.

Dia mengatakan, semua alat bukti akan diuji kembali. Pun kedua belah pihak bisa mendatangkan saksi ahli untuk menguatkan masing-masing alat buktinya. Semua yang diajukan kepada kami saat permohonan sengketa itulah yang bakal diuji Bawaslu dalam proses adjudikasi, baik pemohon dan termohon. “Keduanya juga berhak menambah alat bukti atau saksi ahli,” ujarnya.

Semua proses yang dilakukan Bawaslu, diakui Nasullah sudah sesuai perundang-undangan. Sidang yang dijadwalkan Jumat (1/2) ini agendanya pembacaan permohonan dan tanggapan pihak termohon. “Harapannya Bontang selalu kondusif,” imbuhnya.

Ditambahkan Komisioner Bawaslu Bontang Agus Susanto, bukti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Kasdi terungkap di sidang sengketa proses Bawaslu Kaltim. Karena itu, majelis hakim yang terdiri dari seluruh anggota Komisioner Bawaslu Kaltim memutuskan KPU harus mencoret Kasdi dari DCT. KPU Bontang dan kasdi tidak mengajukan upaya hukum atas putusan administratif Bawaslu Kaltim, yang dianggap menerima adanya pelanggaran dan konsekuensi pencoretan.

“Sementara dalam permohonan sengketa proses pemilu terdapat alat bukti baru yang diajukan pemohon dan harus diuji,” ungkapnya.

Keputusan Bawaslu itu berdasarkan norma Pasal 20 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. “Kami sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi perdamaian yang dilakukan bertentangan dengan UU,” pungkasnya. (mga/kri/k8)

Sengketa pemilu hasil putusan Bawaslu Kaltim bukan pencalonan. Ternyata yg disyaratkan surat pengunduran diri dari diskes, dari BKD hanya pensiunan.

Bawaslu punya hak mengeluarkan keputusan damai TDK bisa menerima perdamaian bukti baru harus dibuktikan di proses ajudikasi. SK walikota dan pengembalian gaji jd pertimbangan majelis nanti dilihat di persidangan. Tanda terima di bulan September ternyata di Desember. (pro)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 20:59

Air Laut Masuk Sungai Sangatta

<p style="text-align: justify;">SANGATTA &ndash;&nbsp;Kemarau panjang yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*