MANAGED BY:
SENIN
17 JUNI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Sabtu, 23 Maret 2019 09:31
DPRD Desak Stop Proyek PT EUP, Ini Alasannya

Belum Kantongi Sejumlah Izin

MINTA DISETOP: Dewan menilai kegiatan penimbunan di lokasi proyek pembanguan pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Energi Unggul Persada (EUP) wajib diberhentikan sementara karena perusahaan belum mengantongi sejumlah izin.

PROKAL.CO, BONTANG – Proses perizinan yang dilakukan oleh PT Energi Unggul Persada (EUP) mulai terkuak. Berdasarkan rapat dengar pendapat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut hingga kini perusahaan tersebut masih mengantongi izin prinsip dan lokasi.

Isma Istihari Kasi Pengaduan Pengendalian dan Informasi Layanan DPMPTSP mengatakan, izin prinsip dikeluarkan pada 6 April 2017. Melalui Surat Keputusan (SK) wali kota nomor 503/009/DPMTKPTSP/IP/2017.

“Itu mengenai izin prinsip pembangunan downstream, industri sawit, bulking/tangki Crude Palm Oil (CPO) dan tangki penyedia bahan bakar HSD, gudang, kantor dan sarana pernunjang lainnya,” kata Isma.

Selanjutnya, izin lokasi dikeluarkan pada 6 Juli 2017. Isma menuturkan izin tersebut berdasarkan SK wali kota nomor 503/005/DPMTKPTSP/I.Lokasi/VII/2017.

DPMPTSP pun mengeluarkan surat untuk penghentian sementara kegiatan pada 13 November 2018. Mengingat pemenuhan komitmen izin lingkungan berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan penggantian kerugian penebangan mangrove dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) belum dikantongi.

Isma menjelaskan peringatan kedua pun dilayangkan pada 7 Februari. Pasalnya, belum ada laporan perkembangan perizinan yang dimiliki. Sehubungan izin kegiatan pemerataan dan penataan lahan, DPMPTSP telah bersurat ke DPMPTSP Kaltim. Akan tetapi dikarenakan lokasi yang dimohon merupakan milik sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri maka DPMPTSP Kaltim menyerahkan wewenang kepada Pemkot Bontang.

Kepala Seksi Konservasi SDA dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pujo Kuncoro menegaskan saat ini amdal belum dikantongi oleh perusahaan. Mengingat masih terdapat sejumlah perbaikan. “Prosesnya belum baru sebatas kerangka acuan,” kata Pujo.

Edi Suprato selaku Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota (PUPRK) menyebut awalnya perusahaan mengajukan lahan seluas 148 hektare. Namun, dari jumlah tersebut, yang sesuai peruntukannnya dengan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2012 sejumlah 118 hektare. 98 hekatre bakal dipakai untuk bangunan pabrik sementara 21 hektare digunakan sebagai akses masuk perusahaan.

“Izin prinsip keluar dengan mengacu kepada perda nomor 1 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang (RDTR),” kata Edi.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Agus Haris menyimpulkan bahwa aktivitas pengerjaan di lokasi proyek wajib disetop sementara. Pasalnya, sejumlah perizinan belum dimiliki oleh perusahaan.

“Ternyata masih banyak izin yang belum diurus. Meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), Amdal, izin pemanfaatan kayu bakau, dan izin galian C. Dewan mendesak untuk kegiatan di sana disetop dulu sementara,” kata Agus Haris.

Belum lagi terjadi penafsiran berbeda antara dewan dengan Pemkot Bontang. Sehubungan penggunaan peraturan daerah RTRW. (ak)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 20:59

Air Laut Masuk Sungai Sangatta

<p style="text-align: justify;">SANGATTA &ndash;&nbsp;Kemarau panjang yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*