MANAGED BY:
RABU
17 JULI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Rabu, 17 April 2019 11:49
Perusahaan Wajib Setor Uang Jaminan

Berlaku Akhir Bulan Ini, Besaran 15 Persen dari Investasi

Agus Haris

PROKAL.CO, BONTANG – Peraturan daerah (Perda) tentang alih daya dan rekrutmen tenaga kerja telah ditetapkan, beberapa waktu lalu. Hal ini membuat perusahaan tidak dapat semena-mena, ketika berinvestasi di Kota Taman.

Pasalnya, terdapat poin yang memaksa perusahaan membayar uang jaminan. Dengan nilai 15 persen dari total investasi. Ketua Komisi I DPRD Agus Haris mengatakan, pembayaran ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja di ujung masa kontrak. Mengingat, selama ini banyak kasus terkait pesangon yang tak terbayarkan.

“Banyak alasan perusahaan tidak memenuhi target keuntungan sehingga pesangon tidak terbayar. Akhirnya, kami sepakat dengan tim asistensi untuk memasukkan poin uang jaminan pada perda,” kata Agus.

Mekanisme lain pun dapat dilakukan perusahaan. Dituturkan dia, manajemen dapat menyerahkan uang jaminan di luar ketentuan itu. Asalkan mampu mengakomodir seluruh hak dan kewajiban seluruh tenaga kerja.

Selain itu, uang jaminan juga sebagai tanda bahwa perusahaan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kontrak. Dikarenakan, banyak sekali oknum pribadi yang meminjam perusahaan sebagai sub kontraktor.

“Supaya perusahaan menyakinkan kepada pemberi kerja baik pemerintah maupun swasta, bahwa perusahaan itu sehat,” tuturnya.

Demi menerapkan regulasi ini, Agus meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan sosialisi sehubungan perda. Sehingga perusahaan mengerti sanksi yang diterima bila melanggar.

Rencananya, sosialisasi bakal dilaksanakan akhir bulan ini. Dengan mengundang sekira 400 perusahaan yang ada di Bontang. Politikus Partai Gerindra ini menerangkan aturan seperti ini telah ada di beberapa daerah lain seperti Kota Manado.

Sementara, Kepala DPMPTSP Puguh Harjanto mengatakan mengenai uang jaminan masih dievaluasi oleh bagian Hubungan Industrial. Hingga kini, masih didalami sehubungan poin dari isi perda tersebut.

“Kami masih mendalaminya,” kata Puguh.

 

PEREKRUTAN HARUS SESUAI PERDA

Di samping uang jaminan, Agus mengingatkan tentang proses perekrutan tenaga kerja yang belum sesuai dengan isi perda. Pada regulasi dicantumkan bahwa setiap perusahaan wajib mengakomodir 75 persen tenaga lokal. Sisanya, perusahaan dapat mengambil tenaga kerja luar Bontang.

Aturan ini pun berlaku bagi perusahaan baru maupun lama. Tujuannya, agar kesempatan peluang kerja tenaga lokal terbuka lebar. “Harus ada penyesuaian bagi perusahaan yang sudah berjalan. Saya minta pemerintah mendata,” pinta Agus.

Sehubungan sanksi, Agus menjelaskan bentuknya mulai dari ringan hingga berat. Berupa teguran, penghentian pengerjaan sementara, hingga pencabutan izin usaha.

“Jangan sampai kecolongan lagi seperti perusahaan yang menabrak perda,” ujarnya dengan tegas.

Sementara, Kepala DPMPTSP Puguh Harjanto memembenarkan jika masih banyak perusahaan nakal. Namun, perusahaan seperti itu bakal ditindak tegas. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap kontraktor di pembangunan Pasar Rawa Indah.

“Kami komitmen untuk menegakkan perda alih daya dan rekrutmen tenaga kerja,” tuturnya.

Adapun sekira 10 perusahaan telah dipanggil akibat menabrak regulasi perda. Selain itu, beberapa perusahaan baru pun langsung diwajibkan menyodorkan kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasinya.

“Ini merupakan langkah deteksi dini. Kami bakal kawal, agar pencari kerja Bontang bisa memperoleh pekerjaan,” pungkasnya. (ak)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 20:59

Air Laut Masuk Sungai Sangatta

<p style="text-align: justify;">SANGATTA &ndash;&nbsp;Kemarau panjang yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*