MANAGED BY:
SELASA
21 MEI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Rabu, 15 Mei 2019 10:43
Pembahasan Raperda THR Disetop

BPKAD Sebut Pendistribusian Tidak Terganggu Regulasi

PROKAL.CO, BONTANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Tiga Belas mendadak dihentikan. Pasalnya muncul regulasi baru berkenaan penggunaan produk hukum yang dipakai.

Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sobirin mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 dan 36 tahun 2019 mewajibkan untuk pemberian THR dan gaji ketiga belas ini harus dipayungi oleh Perda.

Regulasi ini dipertanyakan oleh sejumlah daerah sehubungan dengan mekanisme pembahasan perda membutuhkan waktu lama. Dikarenakan, saat pembahasan harus melibatkan legislatif. Padahal waktu pencairan THR sangat mepet. Diatur dalam PP 36 paling lambat 10 hari kerja sebelum Idulfitri.

“Pagi ini (kemarin pagi), kami mendapat lembaran negara dari pemerintah pusat terkait revisi pasal 10 PP 35 dan 36 tahun 2019. Bahwa regulasi hukum yang dibuat ialah perwali bukan perda,” kata Sobirin.

Jika regulasi ini yang dipakai, maka Sobirin memandang perlu adanya penyetopan pembahasan raperda. Meski, eksekutif dan legislatif telah melakukan serangkaian kegiatan sehubungan itu. Mulai dari pembacaan nota penjelasan, tanggapan fraksi, dan penyampaian jawaban dari kepala daerah atas tanggapan fraksi.

“Bila seperti ini, maka selanjutnya bakal dilakukan pencabutan raperda,” ucapnya.

Walaupun demikian, permasalahan regulasi tidak menganggu jalannya pendistribusian THR.  Diyakininya, pendistribusian THR bakal segera dilakukan sebelum tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sudah siap, tinggal prosesnya jalan,” ujar dia.

Adapun tahapannya sebelum pendistribusian ialah setiap perangkat daerah menyampaikan pergeseran anggaran kas. Selanjutnya, BPKAD melakukan tindak lanjut berkenaan itu dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Perangkat daerah kembali merespon dengan pengajuan surat permintaan pembayaran/surat perintah membayar (SPP/SPM). Setelah BPKAD melakukan pengecekan kelengkapan daftar gaji dan mendapatkan rekapitulasi TPP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), lantas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sementara, Ketua DPRD Nursalam menyanyangkan keputusan pemerintah pusat. Terkait terjadinya perubahan aturan seketika, dari penggunaan perda menjadi peraturan wali kota.

“Tiba-tiba ada penomoran regulasi yang sama dan diundangkannya tanggal yang sama. Tetapi isi perintahnya berbeda. Kan membingungkan negara ini. Artinya negara ini dikelola kok kayak RT,” kata Nursalam.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim tidak mau menerima fasilitasi Pemkot Bontang sehubungan Perwali. Pasalnya, belum dilakukan pencabutan Raperda. Dalam bentuk rapat paripurna.

“Artinya dianggap perwali ini tidak sah. Jadi situasinya saat ini mengambang,” ucapnya.

Dijelaskan Salam, pembahasan raperda saat ini tidak dilanjutkan. Sembari menunggu kepastian produk hukum yang dipakai. “Kami masih menunggu terlebih dahulu, karena jangan-jangan yang digunakan nanti kembali kepada Perda. Dampaknya bagi PNS, kasihan mereka,” sebut politikus Partai Golkar ini.

Namun, ia optimistis pendistribusian THR dapat dilakukan sebelum 24 Mei. Mengingat jika menggunakan Perwali maka tahapannya lebih ringkas. Meliputi fasilitasi kepada Pemprov Kaltim, kemudian mendapatkan persetujuan. Pun demikian, bila memakai payung hukum Perda, maka pembahasan bakal dikebut. (ak)

 


BACA JUGA

Senin, 20 Mei 2019 09:37

2024, Bontang Krisis Guru PNS

BONTANG – Ancaman kekurangan tenaga pendidik berstatus Pegawai Nigeri Sipil…

Senin, 20 Mei 2019 09:36

Tak Ada Zona Khusus Sarang Burung Walet

BONTANG – Sarang burung walet, sudah sejak lama berdiri di…

Senin, 20 Mei 2019 09:35

Demi Keamanan, Usulkan Pagar Jembatan

BONTANG – Warga RT 01, Kampung Selambai, Kelurahan Lhoktuan sepakat…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:33

Diapit Dua Perusahaan Besar, Bontang Masih Ada Stunting

BONTANG – Persoalan stunting atau anak yang mengalami gangguan pertumbuhan…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:33

Bangunan Rawat Jalan RSUD Diguyur Rp 12,5 M

BONTANG – Layanan rawat jalan RSUD Taman Husada bakal berpindah…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:32

Neni Minta Kabinetnya Standby 24 Jam

BONTANG – Sebanyak 177 pejabat di lingkup Pemkot Bontang dilantik…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:31

LUCUNYA...!! Diduga Migrasi, Lumba-Lumba “Bermain” di Tanjung Limau

BONTANG – Diduga migrasi dari tempat asalnya, tiga ekor kawanan…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:30

Stok Penukaran Uang Baru Mulai Menipis

BONTANG – Jelang lebaran, warga Kota Taman mulai berduyun ke…

Sabtu, 18 Mei 2019 11:29

Wali Kota Dorong Stitek Jadi PTN

BONTANG – Wacana kembali digulirkan Pemkot Bontang dalam bidang pendidikan.…

Jumat, 17 Mei 2019 10:07

SERBUU..!! Dapat Jatah Tambahan 1.362 Tiket Kapal

BONTANG–Kabar gembira bagi pemudik Lebaran tahun ini yang menggunakan moda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*