MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Selasa, 08 September 2015 21:25
Keputusan Golkar Bikin Bingung

DPD Bontang Anggap Janggal dan Tak Sesuai Juklak

HERDI JAFFAR/BONTANG POST JANGGAL: Sekretaris Golkar Bontang, Harman Thamrin (tengah) bersama sejumlah pengurus menggelar konferensi pers, Senin (7/9) kemarin.

PROKAL.CO, style="text-align: justify;">BONTANG - Turunnya surat keputusan (SK) DPP Golkar yang memerintahkan pengurus, kader, dan simpatisan mendukung pasangan perseorangan Neni Moeraniaeni-Basri Rase mendapat tentangan dari pengurus Bontang. Bahkan, DPD II Golkar Bontang meragukan keabsahan surat tersebut lantaran terdapat beberapa kejanggalan.

“Hari ini (kemarin, Red.) kami baru terima suratnya. Diserahkan langsung oleh Ibu Neni,” buka sekretaris Golkar Bontang, Harman Thamrin saat menggelar konferensi pers bersama beberapa pengurus Golkar, Senin (7/9) kemarin.

Isi surat itu, kata dia, DPD Golkar menginstruksikan Golkar Bontang mendukung Neni-Basri. Di surat yang sama, DPP menyebutkan membatalkan dan mencabut surat Nomor: R-46/GOLKAR/VII/2015 yang isinya pengesahan pasangan calon kepala daerah Bontang, yakni Neni Moerniaeni dan Andi Harun. Alasannya, pasangan yang direkomendasikan itu tidak memenuhi syarat pendaftaran calon yang ditetapkan oleh KPU Bontang, sehingga DPP Golkar memutuskan mengalihkan dukungan.

“Ada sedikit kejanggalan. Di surat itu DPP membatalkan dukungan karena pasangan calon tidak berhasil memenuhi syarat pendaftaran calon. Padahal waktu itu, Andi Harun dan Neni tidak mendaftarkan diri. Seharusnya mendaftar dulu baru dinyatakan memenuhi syarat atau tidak,” tegas Harman.

Kejanggalan lain, di dalam surat itu juga disebutkan salah satu dasar DPP mengambil keputusan itu adalah petunjuk dan pelaksanaan (juklak) DPP Golkar tentang penetapan pasangan calon kepala daerah. Padahal, di dalam juklak itu tidak ada satupun item yang mengatur posisi Golkar ketika tidak mengusung pasangan calon. Item yang diatur hanya ketika muncul permasalahan atau penyimpangan. Jika permasalahan terjadi di tingkat kota, maka akan diselesaikan oleh Golkar tingkat provinsi. Jika tidak bisa diselesaikan maka akan ditangani tim pilkada pusat.

“Nah, karena Golkar Bontang tidak mengusung calon, maka dinilai sebagai sebuah permasalahan. Karena tidak tertuang di dalam juklak, maka Golkar Bontang meminta petunjuk ke Golkar Kaltim, siapa yang kami dukung di pilkada,” jelasnya.

Hasilnya, Golkar Kaltim lalu menginstruksikan kepada Golkar Bontang untuk memberikan dukungan ke pasangan calon Adi Darma-Isro Umarghani. “Kami berjalan sesuai aturan. Itu sebabnya, kami menganggap surat rekomendasi dari DPP ini tidak sesuai juklak dan tidak sesuai mekanisme,” katanya.

Kendati melihat beberapa kejanggalan, namun Harman menegaskan bahwa hal itu akan disampaikan ke Golkar Kaltim untuk dijadikan pertimbangan.

“Kami akan memberikan masukan-masukan ini kepada Golkar Kaltim untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan terkait surat DPP ini. Perlu kami tekankan, sampai hari ini (kemarin, Red.) Golkar Bontang masih mendukung Adi-Isro,” ujarnya.

Harman kembali menegaskan bahwa keputusan DPP tidak sesuai mekanisme. Pertama  karena tidak ada dasar dan tidak ada usulan dari kabupaten/kota untuk mendukung Neni. Dia justru menekankan bahwa komunikasi Golkar Bontang justru lebih baik dengan Adi-Isro, sehingga Golkar Bontang memberikan masukan kepada Golkar Kaltim untuk memberikan dukungan ke pasangan petahana itu.

“Kalau tiba-tiba seseorang mengadu ke DPP  tentang apa yang kami lakukan, tapi ternyata tidak sesuai dengan fakta, itu sama saja tidak menghargai Golkar Bontang. Mestinya kalau ada keinginan didukung, berkomunikasilah dengan baik. Nanti setelah ada surat DPP baru berkomunikasi,” tegas Harman.

Sementara itu, salah seorang pengurus Golkar Abd Rahman Ukkas juga menilai ada kejanggalan dari surat itu.

“Tahapan organisasi tidak ada. Ini mengulang masa lalu pada saat pilkada 2009. Ada kader partai yang melakukan pelanggaran. Mau memakai Golkar tapi tidak mengikuti tahapan,” tuturnya.

Menurut dia, DPP sudah melanggar juklak yang telah dibuat. Tahapan yang benar menurut Rahman, mekanisme penetapan calon yang didukung  adalah melalui penjaringan di tingkat kota mewakili kedua kubu (berdasarkan hasil islah), lalu disampaikan ke tingkat provinsi, kemudian disampaikan ke DPP.

“Tapi kok tiba-tiba muncul instruksi dari DPP. Ini surat yang menunjukkan ego personal, yang dengan segala daya upaya melakukan intervensi ke DPP. Dan DPP tidak melakukan investigasi ke tingkat kota,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika benar DPP membatalkan dan mencabut penetapan pemberian rekomendasi kepada Neni-Andi, seharunya DPP juga mencabut dan membatalkan penetapan dukungan dari Golkar kepada Adi-Isro yang telah dikeluarkan Golkar Kaltim. Hal ini juga dinilai sebagai salah satu kejanggalan.

“Kenapa tidak tertuang di dalam surat itu. Itu sebabnya, justru DPP yang tidak melakukan tahapan sesuai juklak, dan mengutip apa yang disampaikan Andi Harun (ketua Golkar Bontang, Red.), bahwa seharusnya DPP memberikan sanksi kepada kader yang berinisial NM, karena mendapat rekomendasi dari Golkar untuk maju lewat jalur partai politik, tapi kader yang berinisial NM itu tidak mengindahkan tidak mematuhi perintah DPP, sesungguhnya yang bersangkutanlah yang diberi sanksi,” ujarnya.

Rahman juga menyayangkan karena surat tersebut justru lebih dulu beredar di dunia maya sebelum sampai ke Golkar Bontang. Bahkan, dilakukan oleh orang yang bukan dari internal Golkar.

“Ini bahaya, ini bisa berkaitan dengan hukum, kami bisa melakukan upaya hukum, karena suratnya ini rahasia,” ujarnya.

Sementara itu, saat ingin dikonfrimasi mengenai hal ini, Neni belum memberikan jawaban. Saat dihubungi Bontang Post melalui sambungan telepon, Neni tidak menjawab. Hingga berita ini diturunkan Neni jug tidak membalas pesan singkat dari wartawan. (hd)


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 14:43

Usulan Pekerjaan Fisik Sudah Rampung

BONTANG –Warga RT 18 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,…

Senin, 16 September 2019 14:59

Empat Kampung Belum Teraliri Listrik, Dewan Bakal Panggil PLN

Empat kampung di Bontang yang belum tersentuh listrik PLN, dianggap…

Sabtu, 14 September 2019 08:32

Satpol PP Loyo Tertibkan THM, Ini Kata Wakil Wali Kota

BONTANG – Belum adanya tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong…

Sabtu, 14 September 2019 08:31

Kebakaran Lahan Picu Kualitas Udara Buruk

BONTANG - Polusi udara kembali terjadi di Kota Taman. Berdasarkan…

Sabtu, 14 September 2019 08:29

Sehari Curi Tiga Motor, Gilanya Satu Motor Ternyata Milik Istri Sendiri

BONTANG - Setelah melakukan aksi pencurian dan kekerasan (curas), pencurian…

Sabtu, 14 September 2019 08:28

Tekan Angka DBD, Fogging Massal Dijadwalkan

Kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun ini mengalami…

Sabtu, 14 September 2019 08:28

Toko Swalayan Berizin Masih Minim

BONTANG – Jumlah toko swalayan di Bontang menjamur. Berdasarkan data…

Jumat, 13 September 2019 10:34

LEMAHHH..!! Dua Bulan Dibentuk, Tim Penertiban THM Belum Ada Hasil

BONTANG –  Pembentukan Tim Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) sudah…

Jumat, 13 September 2019 10:31

Permasalahan Listrik PLN di Bontang Tak Kunjung Rampung

BONTANG -Pergantian wali kota Bontang hampir memasuki 4 periode. Namun…

Jumat, 13 September 2019 10:30

Urai Banjir, Wacanakan Pembangunan Lima Polder

BONTANG – Penanganan banjir menjadi fokus perhatian Pemkot Bontang. Pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*