MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Selasa, 18 Juni 2019 10:37
Perizinan Galian C di Provinsi, Penambang Ngaku Kesulitan
URUSAN PROVINSI: Belum ada solusi terbaik untuk mempermudah proses perizinan galian C. MEGA ASRI/KP

PROKAL.CO, BONTANG–Perizinan galian C hanya bisa dilakukan di provinsi. Sempat diusulkan agar kembali ke daerah, namun tidak diperbolehkan lantaran dianggap melanggar undang-undang.

Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Kaltim Baihaqi Hazami menuturkan, perizinan aktivitas tambang tanah atau pasir, sama syaratnya seperti perizinan tambang mineral dan batu bara (minerba). Bedanya, perlu ada rekomendasi dari kecamatan dan kelurahan setempat, serta izin dari masyarakat sekitar.

“Kalau ada aktivitas galian C dan belum berizin harusnya dianggap seperti itu (ilegal),” kata Baihaqi, Senin (17/6).

Dinas ESDM Kaltim, diakui Baihaqi, masih proses pembenahan para pelaku tambang yang belum sesuai aturan. Pihaknya hanya bisa mengimbau para penambang supaya mengurus perizinannya, karena harus diteliti lebih dulu.

“Sempat kami usulkan agar perizinannya dikembalikan ke kabupaten/kota, namun tidak disetujui, karena tidak sesuai Undang-Undang 23/2014,” ujarnya.

Baihaqi menyebut, pihaknya menyadari bahwa para penambang kesulitan mengurus perizinan karena harus ke provinsi. PTSP Kaltim pun merasa bingung jika ada opsi yang bisa memudahkan pemohon perizinan.

“Misalnya dititipkan ke PTSP kabupaten tapi teknisnya masih dari Dinas ESDM Kaltim, namun usulan itu belum terealisasi. Sementara masih berjalan sesuai undang-undang,” beber Baihaqi.

Selama masih mengikuti aturan undang-undang, Baihaqi mengaku kasihan kepada masyarakat yang mengurus izin galian C. Pasalnya, mereka harus jauh-jauh urus perizinan yang tambangnya hanya seluas satu atau dua hektare. “Mau bagaimana lagi, aturan seperti itu, dan belum ada solusi lain yang sah secara hukum,” ujar dia.

Beberapa perizinan yang perlu diurus para pelaku galian C yakni surat izin pertambangan daerah (SIPD) eksplorasi. Karena jika sudah mendapat SIPD dan rekomendasi gubernur atau wali kota atau urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan II, maka aktivitas pertambangan bisa dilaksanakan. Adapun berbagai SIPD yang perlu diurus yakni SIPD eksplorasi, SIPD eksploitasi, SIPD pengolahan/pemurnian, SIPD penjualan, dan SIPD pengangkutan.

Bahan galian C juga perlu diperiksa sesuai golongannya. Pengusaha pertambangan bahan galian C dapat dilakukan oleh perusahaan daerah, koperasi, BUMN, badan hukum swasta, perorangan yang merupakan WNI, perusahaan dengan modal bersama.

Terdapat ketentuan lain soal luas wilayah, untuk satu SIPD maksimal 10 hektare, untuk perorangan hanya diberikan satu SIPD, sedangkan badan hukum dan koperasi dapat diberikan maksimal lima SIPD di setiap daerah. Sementara itu, luas wilayah meliputi 50 hektare hanya dapat diberikan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan menteri pertambangan. (mga/dwi/k8)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 20:59

Air Laut Masuk Sungai Sangatta

<p style="text-align: justify;">SANGATTA &ndash;&nbsp;Kemarau panjang yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*