MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN
Jumat, 11 September 2015 20:59
Lagi, Suarakan Pemekaran

Untuk Kelurahan dan Kecamatan Padat Penduduk

HERDI JAFFAR/BONTANG POST Ketua Komisi I Agus Haris (tengah) saat memimpin rapat kerja.

PROKAL.CO, style="text-align: justify;">BONTANG - Komisi I DPRD Kota Bontang kembali mengusulkan adanya pemekaran kelurahan dan kecamatan di wilayah Bontang Utara dan Bontang Barat sebagai syarat mutlak pembentukan kecamatan baru. Usulan ini disampaikan atas masukan dan permintaan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Agus Haris mengatakan, bahwa pemekaran kelurahan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan syarat pemekaran kecamatan salah satunya adalah harus mempunyai lima kelurahan dalam satu Kecamatan.

"Di Bontang Selatan itu penduduknya paling padat, sedangkan kelurahan sudah mencukupi ada lima, sehingga pemekaran kecamatan bisa dilakukan," katanya.

Pada 2018, lanjut Agus Haris, Ia didesak masyarakat yang meminta usulan pemekaran kecamatan, terutama di daerah padat penduduk seperti Lhoktuan, Bontang Utara.
"Kalau pemekaran kecamatan dilakukan, tentu akan memudahkan administrasi dan lebih fokus dengan dimekarkan, karena bukan tanpa sebab ke depan penduduk terus bertambah dan bukan tidak mungkin jumlah anggota DPRD yang duduk di parlemen juga bertambah," katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa Komisi I tidak semata-mata memandang dari segi politik, akan tetapi memang ada sejumlah desakan dari warga yang meminta untuk dimekarkan sekaligus merevisi tata ruang Bontang Utara.

"Kami siap membantu, selama itu kepentingan masyarakat dan telah diatur oleh regulasi. Apalagi ada usulan warga dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah. Jadi, seharusnya diakomodasi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Arif Supriadi mengaku belum menerima proposal atau surat permohonan pemekaran kecamatan di Bontang Utara, karena salah satu syarat pemekaran kelurahan atau kecamatan harus ada permohonan dari warga.

"Kami belum menerima usulan itu, namun jika memang itu ada tentunya usulan tersebut kami kembangkan dan segera melakukan analisis, apakah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak," kata Arif. (hd/adv)


BACA JUGA

Jumat, 04 September 2015 20:50

MAN Bontang Gelar Workshop Pendampingan Sekolah Adiwiyata

<p style="text-align: justify;"><strong>BONTANG</strong> - Dalam rangka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*