MANAGED BY:
SENIN
17 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Senin, 21 September 2015 21:09
71 Guru Di Bontang Tanpa Tunjangan Profesi

Dianggap Tak Penuhi Syarat, Disdik Imbau Penuhi Persyaratan Teknis

PROKAL.CO,

TUNJANGAN PROFESI GURU

Guru           Jumlah Guru    Terbit SKTP    Belum Terbit SKTP    Keterangan

SD dan SMP      837 orang        785 orang        52 orang           PNS dan Non-PNS

SMA/Sederajat    197 orang        189 orang        8 orang                 PNS

SMA/Sederajat    135 orang        124 orang        11 orang            Non PNS

Sumber: Disdik Bontang

Keterangan: SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi)

 

SYARAT SKTP

Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi Menurut Pasal 15 PP 74/2008:

- Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen,

- Memenuhi beban kerja sebagai guru,

- Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau sebagai guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidikan yang dimilikinya,

- Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap,

- Berusia paling tinggi 60 tahun,

-Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

 

BONTANG - Sebanyak 71 guru, yang terdiri dari 52 guru SD-SMP dan 19 guru SMA/SMK/sederajat di Bontang tak mendapatkan tunjangan profesi. Alasannya bukan karena Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang tidak terbit, namun tak memenuhi syarat SKTP.

Alasan paling mendasar, jam mengajar kurang dari 24 jam hingga tidak linier alias mengajar tidak sesuai dengan sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 15 yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Muhammad Arfa, Pengelola Elektronik Data (PED) atau Pranata Komputer Disdik Bontang mengatakan, pihaknya hanya menyimpan data guru pendidikan dasar (dikdas). Dari data yang ada, sebanyak 52 orang guru dikdas belum memenuhi persyaratan. Sehingga, SKTP tidak dapat diterbitkan dan tidak mendapat tunjangan profesi.

“52 orang itu guru PNS dan non-PNS (guru negeri dan swasta, Red), dikatakan belum pun, jangan sampai dia memenuhi persyaratan, hanya saja data dapodik (data pokok pendidikan) tidak dimiliki,” jelas Arfa, sapaannya, saat ditemui belum lama ini.

Dia menjelaskan, sejauh ini guru yang persyaratannya belum lengkap hanya 52 orang, sedangkan guru dikdas yang SKTP-nya sudah diterbitkan sebanyak 785 orang. Mereka yang tidak memenuhi syarat pun karena beberapa faktor, yakni masih status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengajar tidak linier, dan beban mengajar yang kurang atau tidak 24 jam.

Adapun, kata dia, yang memenuhi syarat dan dapat dibayarkan tunjangan profesinya adalah mengajar linier 24 jam sesuai sertifikat pendidik serta 24 jam di minggu yang sama di bulan yang sama. Namun, ada juga mereka yang memenuhi persyaratan namun tidak dapat dibayarkan, yakni yang mengambil cuti seperti cuti haji atau cuti untuk liburan.

“Mereka yang cuti tidak dapat dibayar (tunjangan profesinya, Red.), karena tidak ada kinerjanya. Aturannya lagi, mengajar minimal 6 jam di sekolah induk. Karena, walaupun dia mengajar 24 jam, tapi di sekolah induk masih kurang 6 jam, maka SKTP tidak dapat diterbitkan, karena belum memenuhi syarat,” ujar dia.

Selanjutnya, sambung Arfa, karena SKTP ini berlakunya hanya 1 semester (per 6 bulan), jadi yang belum dapat diterbitkan harus menunggu di semester berikutnya. Karena tidak ada istilah rapel di SKTP guru. Sehingga, yang ingin diterbitkan SKTP-nya harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu.

“SKTP itu berlaku 1 semester, jadi yang SKTP-nya tidak terbit, memang tidak akan mendapatkan rapelan karena kinerjanya tidak terhitung. SKTP akan diterbitkan lagi di semester sekarang ini. Silakan memenuhi persyaratan aturan di semester yang sedang berjalan, sehingga bisa diterbitkan SKTP-nya,” beber Arfa.

Sementara itu, Suparji, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Bontang mengatakan, SKTP guru SMA/SMK/sederajat yang belum diterbitkan sebanyak 19 orang. Per Agustus lalu, SKTP yang terbit sudah 95,94 persen untuk guru PNS serta 96, 88 persen untuk guru non-PNS. Rinciannya, 189 guru PNS dan 124 non-PNS.

Dari 197 guru PNS, hanya 8 orang yang belum diterbitkan SKTP-nya, sementara dari 135 guru swasta, yang belum terbit SKTP-nya sebanyak 11 orang.

“Data per Agustus yakni, ada 19 orang guru SMA/SMK/sederajat yang SKTP-nya belum bisa diterbitkan. Alasannya sama, karena belum memenuhi persyaratan dengan beban kerja kurang dari 24 jam, serta tidak linier. Terbilang tidak banyak karena kami tidak mendapat banyak protes,” Suparji.

Terpisah, kepala Disdik Bontang, Dasuki mengatakan, semua SKTP guru sifatnya menunggu dari pusat. Ketentuan dan kebijakan ada di pusat, karena yang digunakan adalah sistem dapodik. Intinya, siapa yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis, maka SKTP-nya akan diterbitkan.

“Kami berharap agar tunjangan profesi bisa meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar, sehingga dapat mewujudkan pendidikan menuju tuntas berkualitas, serta dapat menjadikan para siswa menjadi siswa yang berbudi luhur,” pungkasnya. (*/mga)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 20:59

Air Laut Masuk Sungai Sangatta

<p style="text-align: justify;">SANGATTA &ndash;&nbsp;Kemarau panjang yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers