MANAGED BY:
SENIN
17 FEBRUARI
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Selasa, 29 September 2015 19:27
Pemkot Sampaikan Penjelasan 3 Raperda
Foto/hms

PROKAL.CO,

USULKAN RAPERDA: Wali Kota Adi Darma (kiri) menyerahkan nota penjelasan Raperda Kota Bontang kepada Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar usai sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang kemarin.

 

BONTANG - Wali Kota Bontang Adi Darma menyampaikan Nota Penjelasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang Tahun 2015 pada Rapat Sidang Paripurna Ke-3 Masa Sidang I DPRD Kota Bontang di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (28/9).

Pemerintah Kota Bontang sebelumnya mengajukan 3 Raperda yang terdiri dari 2 Raperda yang tertuang dalam Program Legislasi daerah, dan 1 Raperda di luar program Legislasi daerah. Raperda yang diajukan yakni, Raperda mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Raperda mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Rancangan-rancangan tersebut disetujui oleh DPR dan pada kesempatan ini Adi Darma hadir dalam rapat guna menyampaikan penjelasan dari Raperda-Raperda tersebut.

Berkenaan Raperda mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Adi Darma menyampaikan bahwa Rencana Detail Tata Ruang merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional.

“Rencana Detail Tata Ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sublok peruntukkan. Penyusunan rencana detail tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi,” jelas Adi Darma.

Wali Kota Adi Darma menambahkan, peraturan zonasi tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi memiliki banyak fungsi yakni sebagai kendali mutu dan acuan berbagai kegiatan tata ruang.

Lebih lanjut dijelaskan, Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pembentukan Unit Layanan Pengadaan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Pembentukan ULP dinilai sangat penting untuk menjamin keamanan dokumen pengadaan barang/jasa secara berkesinambungan.

“Dengan diusulkannya kelembagaan ULP berdiri sendiri sebagai SKPD setingkat kantor dan dikoordinir oleh pejabat Struktural Eselon III/a, diharapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa lebih cepat dan lebih profesional. Tidak hanya itu, kelembagaan ULP dapat menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan,” kata Adi Darma.

Sementara itu, mengenai Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 tahun 2011  tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Adi Darma menerangkan, adanya perubahan satuan pengenaan tarif dan penambahan objek retribusi jasa Usaha Kepelabuhanan pada hakikatnya merupakan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan perubahan retribusi penjualan produksi usaha daerah lebih menitikberatkan pada penambahan objek retribusi yaitu, Jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa pelabuhan lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Setelah menyampaikan nota penjelasan 3 Raperda Kota Bontang 2015, Adi Darma menyampaikan harapannya kepada DPRD dan tim pembahasan dari Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembahasan agar dapat merealisasikan pelaksanaannya. (hms8) 


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 20:57

Rusunawa Rampung Akhir Tahun 2015

<p style="text-align: justify;">BONTANG - Proyek rumah susun sederhana sewa (rusunawa)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers