MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
BONTANG | BESSAI BERINTA | SANGATTA POST | METRO SAMARINDA | PEMKOT & DPRD | OLAHRAGA | ZETIZEN

BONTANG

Kamis, 03 September 2015 01:44
Semua Paslon Langgar Algaka

Di Posko Tunggu Giliran, yang Dibolehkan Hanya dari KPU

Penertiban Algaka Oleh Satpol PP

PROKAL.CO, style="text-align: justify;">BONTANG – Ternyata kedua tim pasangan calon (paslon) belum menurunkan sendiri seluruh alat peraga kampanye (algaka) yang terpasang di seluruh sudut kota. Baik paslon Adi Darma-Isro Umarghani maupun paslon Neni Moerniaeni-Basri Rase (lihat grafis).

Terbukti, hasil penyisiran jajaran Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Bontang yang dibantu tim penertiban gabungan, ditemukan ratusan algaka, baik ukuran besar maupun kecil yang terpasang. Padahal, Panwas sudah memberikan kesempatan kepada tim menurunkannya sendiri.

Seluruh algaka seharusnya sudah bersih pada 27 Agustus, sejak dimulainya tahapan kampanye. Bahkan kedua paslon sudah diberikan kesempatan selama tiga hari untuk mencari simpati masyarakat dengan cara menurunkannya sendiri.

Bukan hanya algaka yang terpasang di fasilitas umum. Tetapi algaka yang dipasang di sekretariat atau yang disebut posko dilarang dipasang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 yang mengatur kampanye. Dalam regulasinya, algaka yang boleh dipasang hanyalah alagka yang difasilitasi KPU. Yakni masing-masing 5 baliho di tingkat kecamatan, 20 umbul-umbul di tingkat kecamatan, dan 2 spanduk di tingkat kelurahan. Ukurannya pun sudah ditentukan KPU.

Tim penertiban gabungan yang terdiri Panwas, KPU Satpol PP, Polres Bontang, Kodim 0908 Bontang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Bontang, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bontang  bergerak dari Kantor Satpol PP di Jalan Juanda Rawa sejak pukul 09.00 Wita.

Tim dibagi dalam dua rombongan. Tim pertama menyisir jalan-jalan protokol di wilayah Bontang Selatan. Sedangkan tim kedua menyisir di wilayah Bontang Utara. Target tim, bukan hanya penertibkan algaka, tetapi seluruh baliho atau reklame yang berizin atau habis masa izinnya.  Ratusan algaka maupun reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya diturunkan paksa.

“Kewenangan Panwas hanyalah untuk penertiban algaka. Sedangkan baliho atau reklame yang tak berizin atau habis masa izinnya, menjadi kewenangan Pemkot. Setelah kami menyisir sejak pagi hingga siang, ternyata masih banyak algaka dari dua pasang calon yang terpasang. Karena itu, semua diturunkan,” tegas Agus Susanto, ketua Panwas Bontang yang memimpin penertiban algaka, kemarin. Ikut terlibat seluruh anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan seluruh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tingkat kelurahan.

Dalam penertiban ini, Panwas masih memberikan toleransi untuk algaka yang masih terpasang di sekretariat atau posko. “Kedua tim sebenarnya sudah mengetahui karena ini sudah dibahas dan diputuskan dalam rapat terakhir. Bahwa tidak boleh ada algaka di sekretariat atau posko, selain yang difasilitasi KPU. Karena itu, dalam penertiban di posko atau sekretariat, kami mengedepankan persuasif dan meminta kedua tim menurunkannya sendiri. Kami hanya beri toleransi sampai algaka yang difasilitasi KPU selesai dicetak dan dipasang. Prinsipnya, selain algaka yang dipasang KPU, melanggar,” tegas Agus.

Di lapangan, panwas memang menemukan banyak sekali baliho dengan embel-embel nama posko. Tetapi, ketika ditelisik, tidak ada kegiatan orang di dalamnya. “Yang seperti ini, kami meminta agar diturunkan, dan kami sudah sampaikan secara persuasf kepada pemilik rumahnya,” sebutnya.

Agus mengakui, hingga siang kemarin (1/9) belum seluruh algaka bisa diturunkan. Tim Penertiban Gabungan, akan kembali turun untuk menertibkannya pada Kamis (4/9) lusa. “Sebenarnya ini kesempatan bagi paslon untuk meraih simpati masyarakat. Bila mereka tahu itu melanggar, seharusnya paslon berlomba-lomba menginstruksikan timnya atau relawannya menurunkan baliho mereka sendiri. Dengan begitu, ketika kami turun ke lapangan, sudah tidak ada algaka yang terpasang. Toh kalau mereka melanggar yang rugi paslon sendiri. Memang tidak ada aturan tegas terhadap pelanggaran algaka, selain sanksi administrasi dan diturunkan paksa. Tapi ini tentu bisa menjadi sanksi sosial di masyarakat. Sebab, seluruh masyarakat, bahkan, media cetak maupun elektronik akan ikut memantaunya,” beber Agus. 

Terpisah, Kepala Satpol PP Bontang Ibnu Gunawan menjelaskan, penertiban ini, ada dua kegiatan. Berdasarkan Undang-undang, pihaknya berkewajiban membantu Panwas menertibkan algaka, kedua menertibkan reklame atau baliho yang tak berizin.

"Kegiatan ini (penertiban baliho/reklame, Red.) merupakan kegiatan rutin kami. Namun ketika ada surat dari Panwas, maka kami jadikan satu gerakan dengan 2 kegiatan," jelas Ibnu didampingi Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Bontang, Eddy Forestwanto, seusai kegiatan, Selasa (1/9) kemarin.

Menurut Ibnu, untuk penertiban algaka, Panwas yang mengarahkan untuk penertibannya. Sedangkan untuk baliho atau reklame berkoordinasi dengan DPPKA.  "Penertiban ini memang bertahap, rencananya Bontang Barat akan diagendakan Kamis (4/9)," tutur Ibnu.

Eddy menambahkan, melihat jumlah algaka yang masih berdiri, dia tak menampik jika sebelumnya memang ada sebagian baliho yang sudah diturunkan sendiri. Hanya saja, masih banyak baliho atau reklame yang belum diturunkan.

Karena itu, Eddy mengimbau kepada tim paslon yang belum menertibkan, diharapkan bisa menertibkan sendiri. Pasalnya, jika sudah ditertibkan oleh Satpol, barang bukti sudah menjadi milik negara dan tidak dapat diambil kembali. "Kami kembali mengingatkan menertibkan sendiri algaka mereka. Karena yang boleh dipasang hanya yang disediakan KPU," tegas dia.

Sementara itu, Kabid Pendapatan DPPKA Bontang, Rafidah, menyatakan jika pihaknya menurunkan baliho yang pajaknya sudah habis. Kalau berbicara izin, itu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM). Sedangkan untuk spanduk yang bersifat imbauan diberi stiker kuning tanpa penarikan pajak.

Berbeda dengan spanduk yang dibuat dengan gambar tokoh dan ada unsur komersilnya. Maka perlu izin serta pajak yang masuk ke kas daerah, dengan jangka waktu pe rbulan dan harus diperpanjang. "Jadi kami memang fokus ke pajak reklame yang sudah mati, makanya kami tunjuk untuk diturunkan, kalau soal perizinan itu tugasnya BP2TPM," pungkas Rafidah. (*/mga/*/ri) 


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 14:43

Usulan Pekerjaan Fisik Sudah Rampung

BONTANG –Warga RT 18 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,…

Senin, 16 September 2019 14:59

Empat Kampung Belum Teraliri Listrik, Dewan Bakal Panggil PLN

Empat kampung di Bontang yang belum tersentuh listrik PLN, dianggap…

Sabtu, 14 September 2019 08:32

Satpol PP Loyo Tertibkan THM, Ini Kata Wakil Wali Kota

BONTANG – Belum adanya tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong…

Sabtu, 14 September 2019 08:31

Kebakaran Lahan Picu Kualitas Udara Buruk

BONTANG - Polusi udara kembali terjadi di Kota Taman. Berdasarkan…

Sabtu, 14 September 2019 08:29

Sehari Curi Tiga Motor, Gilanya Satu Motor Ternyata Milik Istri Sendiri

BONTANG - Setelah melakukan aksi pencurian dan kekerasan (curas), pencurian…

Sabtu, 14 September 2019 08:28

Tekan Angka DBD, Fogging Massal Dijadwalkan

Kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun ini mengalami…

Sabtu, 14 September 2019 08:28

Toko Swalayan Berizin Masih Minim

BONTANG – Jumlah toko swalayan di Bontang menjamur. Berdasarkan data…

Jumat, 13 September 2019 10:34

LEMAHHH..!! Dua Bulan Dibentuk, Tim Penertiban THM Belum Ada Hasil

BONTANG –  Pembentukan Tim Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) sudah…

Jumat, 13 September 2019 10:31

Permasalahan Listrik PLN di Bontang Tak Kunjung Rampung

BONTANG -Pergantian wali kota Bontang hampir memasuki 4 periode. Namun…

Jumat, 13 September 2019 10:30

Urai Banjir, Wacanakan Pembangunan Lima Polder

BONTANG – Penanganan banjir menjadi fokus perhatian Pemkot Bontang. Pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*